Pilarportal.com — Jakarta – Malam Anugerah Paralegal Justice Award 2024 sukses diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta (1/6).
Acara ini menjadi momen penting untuk mengapresiasi kontribusi paralegal dalam mendukung sistem hukum di Indonesia. Dalam hal ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ronald Lumbuun melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rudy Pakpahan didampingi Kepala Bidang Hukum Hendra Zachawerus.
Hadir bersama beberapa institusi penting lainnya, seperti perwakilan Mahkamah Agung RI; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI; Kementerian Dalam Negeri RI; Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI; Bank Mandiri; Organisasi Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Kamselindo); Dewan Sengketa Indonesia; serta Jimly School of Law and Government.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Beliau mengucapkan terima kasih atas dedikasi mereka dalam mendukung proses seleksi Paralegal Justice Award 2024.
Kerja sama dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah, dan Pengadilan sangat berperan dalam kesuksesan acara ini. Jumlah pendaftar tahun ini mencapai 1067 orang, namun setelah melewati rangkaian seleksi di daerah, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) memutuskan 300 Peserta mengikuti Paralegal Academy di Jakarta.
Dari 300 peserta yang terpilih, 15 di antaranya merupakan perwakilan dari Sulawesi Utara. Mereka telah mengikuti serangkaian pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional.
Pada akhirnya, tiga perwakilan dari Sulawesi Utara berhasil masuk dalam 50 besar. Mereka adalah Musanif M. Bonde dari Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Praiselia Rebecca Dalensang dari Kota Bitung, dan Veronique Kumentas dari Kota Bitung.
Prestasi gemilang diraih oleh Praiselia Rebecca Dalensang yang berhasil meraih peringkat ketiga dalam ajang ini.
Ia membawa pulang berbagai kategori penghargaan, termasuk Non Litigation Peacemaker (NL.P.) dan Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ), serta uang pembinaan.
Adapun Anugerah Paralegal Justice Award ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada kepala desa atau lurah yang berperan dalam penyelesaian sengketa di wilayahnya, sehingga menciptakan lingkungan yang damai, aman, tertib, dan sadar hukum.
