Pilarportal.com, BOLMONG — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) pada Kamis (04/12).
Kunjungan ini digelar untuk membahas sejumlah program strategis terkait peningkatan kualitas layanan hukum di daerah.
Kurniaman bersama rombongan yang terdiri dari para Kepala Divisi disambut langsung oleh Wakil Bupati Bolmong, Dony Lumenta, beserta jajaran pemerintah daerah di Kantor Bupati Bolaang Mongondow.
Fokus: Penguatan KI dan Penyusunan Produk Hukum Daerah
Dalam pertemuan tersebut, Kurniaman menegaskan bahwa pengembangan layanan Kekayaan Intelektual (KI) dan penyusunan produk hukum daerah menjadi fokus utama kolaborasi antara Kemenkum Sulut dan Pemerintah Kabupaten Bolmong.
“Kami ingin memastikan potensi daerah, termasuk merek kolektif dan inovasi masyarakat, mendapatkan perlindungan hukum yang tepat. Kekayaan intelektual merupakan aset ekonomi yang mampu meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kurniaman.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan berkelanjutan.
“Kemenkumham Sulut akan mengawal dan memberikan dukungan teknis baik dalam penyusunan regulasi maupun pengembangan layanan hukum lainnya,” jelasnya.
Pemda Bolmong Apresiasi Dukungan Kemenkumham
Wakil Bupati Bolmong, Dony Lumenta, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan dukungan yang diberikan.
“Kunjungan ini sangat bermanfaat bagi kami. Dengan pendampingan dari Kemenkum, kami optimis peningkatan tata kelola hukum di daerah dapat berjalan lebih efektif, termasuk peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual,” ungkapnya.
Dorongan Pendaftaran KI untuk UMKM
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Marsono, menyoroti pentingnya mempercepat pendaftaran kekayaan intelektual, terutama bagi pelaku UMKM.
“KI bukan sekadar dokumen hukum, tetapi identitas dan nilai tambah bagi produk daerah. Kami mengajak masyarakat dan pelaku usaha agar tidak ragu mendaftarkan merek atau karya mereka, termasuk merek kolektif yang mencerminkan karakter daerah,” tegasnya.
Peningkatan IRH sebagai Target Strategis
Di bidang regulasi, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto, menekankan pentingnya peningkatan Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Kabupaten Bolmong.
“IRH menjadi indikator kualitas penyelenggaraan regulasi di daerah. Kami siap mendampingi pemerintah daerah untuk memperbaiki aspek yang masih perlu ditingkatkan agar kualitas regulasi dapat meningkat signifikan,” ujarnya.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Hendrik Siahaya, serta sejumlah pejabat Kanwil Kemenkumham Sulut. Dari pihak pemerintah daerah turut hadir Plt. Kabag Hukum Adrian Oday dan Kepala Badan Kesbangpol Cris Kamasaan.
Komitmen Sinergi
Melalui kunjungan ini, Kemenkum Sulut menegaskan kembali komitmennya dalam memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya dalam pengembangan layanan hukum, peningkatan perlindungan kekayaan intelektual, dan pembinaan regulasi menuju tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
