Pakpahan: Perseroan Perorangan adalah Badan Hukum , Diakui Negara dan Tidak Perlu Akta Notaris

Rabu, 9 November 2022

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum dan HAM (Yankumham) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut) Rudy Hendra Pakpahan.

Pilarportal.com – Manado – Ide mulai lahirnya Perseroan Perseorangan itu seiring dengan lahirnya Undang-undang no.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebagai salah-satu dari amanah Undang-undang Cipta kerja terkait dengan Perseroan Perseorangan berada pada Kementerian Hukum dan Ham untuk pendaftarannya.

Perseroan Perseorangan adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Hal ini disampaikan Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum dan HAM (Yankumham) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut) Rudy Hendra Pakpahan, di Hall Kantor, Selasa (8/11).

Menurutnya, dengan adanya Perseroan Perseorangan memungkinkan mendirikan perusahaan hanya dengan 1 orang saja dan memungkinkan adanya pemisahan harta pribadi dan perusahaan.

“Meski pendirinya hanya 1 orang, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa
Perseroan Perseorangan statusnya tetap badan hukum sama seperti PT yang selama ini kita kenal dengan adanya minimal 2 pendiri dan pemegang saham (selanjutnya disebut PT biasa),” tegasnya.

Kata Pakpahan, status Perseroan Perseorangan sebagai badan hukum ditegaskan di Pasal 1 PP No.8 Tahun 2021 yang menyebutkan Perseroan Terbatas.

Selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian.

Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

“Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
PP No 8 tahun 2021 selanjutnya, menentukan bahwa kriteria modal mikro adalah usaha dengan modal dibawah  Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah),” urainya.

Berita Terkait

Jadi Narsum di Bimtek DPRD Bolmong, Plt Kajati Sulut Ingatkan ini
Eks Kadis DW, Dari Rutan Beralih Jadi Tahanan Kota, Ini Penjelasan Kajari Minahasa Rama Eka Darma
Plt Kakanim Manado: Tiga WNA China Tak Langgar Aturan Keimigrasian, Sah Tinggalkan Sulut
Eks Kadis Perdagangan, di Tahan Kejari Minahasa Terkait Kasus Ritribusi Pasar
Kasus Dugaan Pelanggaran Imigrasi Masuk Tahap Lanjut, Dua Nelayan Filipina Diserahkan ke Kejari Minut
Polda Sulut Bongkar Peredaran Liquid Sintetis Mengandung Pinaca di Manado
Polresta Manado Ungkap Dua Kasus Narkoba, Sita 1.450 Butir Trihexyphenidyl
Kuntua Desa Borgo Temmy Rompas Tempuh Jalur Hukum, Persoalan Unggahan Facebook Jadi Sorotan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 21:18

Jadi Narsum di Bimtek DPRD Bolmong, Plt Kajati Sulut Ingatkan ini

Rabu, 11 November 2026 - 11:25

Eks Kadis DW, Dari Rutan Beralih Jadi Tahanan Kota, Ini Penjelasan Kajari Minahasa Rama Eka Darma

Selasa, 10 November 2026 - 11:35

Plt Kakanim Manado: Tiga WNA China Tak Langgar Aturan Keimigrasian, Sah Tinggalkan Sulut

Rabu, 28 Oktober 2026 - 21:23

Eks Kadis Perdagangan, di Tahan Kejari Minahasa Terkait Kasus Ritribusi Pasar

Rabu, 21 Oktober 2026 - 06:05

Kasus Dugaan Pelanggaran Imigrasi Masuk Tahap Lanjut, Dua Nelayan Filipina Diserahkan ke Kejari Minut

Berita Terbaru

Click to listen highlighted text!
Exit mobile version