Pilarportal.com – Manado – Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Anggota KPU Mochammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap hadir sekaligus membuka Rakor Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemilihan Umum KPU Provinsi Seluruh Indonesia , Rabu (9/11/2022), di Makassar.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan KPU Sulut, masing-masing: Kabag Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangon, Bagian Teknis, Parmas, Hukum dan SDM, Charles Worotitjan dan Admin JDIH, Febry Langkun.Dalam pembukaan rapat, Afif mengapresiasi KPU yang telah meraih Penghargaan Nasional JDIH I Tahun 2022 Kategori Badan Non Struktural untuk keempat kalinya.
Afif juga mengingatkan pentingnya kegiatan ini untuk memantapkan penguatan kapasitas Koordinator Divisi Hukum, Kabag/Kasubbag Hukum, Penyelenggara JDIH 34 Provinsi se-Indonesia.
Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua KPU RI Hasyim Asya’ri juga mengingatkan bahwa berbagai penghargaan dan prestasi yang telah diraih, nyatanya mendorong JDIH KPU semakin kuat, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik, khususnya informasi dan dokumentasi hukum.
Turut hadir dalam pembukaan Rakor : Kepala Biro Legislasi-Legislatif, Nur Syarifah, Kapus JDIH Nasional, Nofli, Direktur Eksekutif Komunikasi, Hariqo Wibawa Satria, Pustakawan JDIH Pusat Nasional, Katarina Rosariani, Kantor Eselon II dan KPU Sersan Jenderal, Koordinator Bidang Hukum, Kabag/Kasubbag Hukum, Penyelenggara JDIH 34 Provinsi seluruh Indonesia, serta Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.
Usai menerima materi, Anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap didampingi Kepala Biro Hukum Nur Syarifah menutup Rapat Koordinasi Peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Provinsi RI, Kamis (10/11/2022) di Makassar .
Dalam sambutan penutupnya, Afif menekankan pentingnya laporan ini menjadi bagian dari peningkatan kapasitas dan kualitas kerja di KPU menjelang Pemilu 2024, khususnya terkait JDIH.
Senada dengan itu, Parsadaan menekankan pentingnya kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas, profesionalisme dalam mengelola JDIH agar menjadi contoh bagi lembaga lain dalam melihat produk hukum KPU.
Turut hadir jajaran eselon II dan jajaran Sersan Jenderal KPU, Koordinator Bidang Hukum, Kabag/Kasubbag Hukum, penyelenggara JDIH dari 34 provinsi seluruh Indonesia, serta KPU Provinsi Selo Selatan.
Tiga Bagian Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon, menyebutkan pihaknya siap menindaklanjuti hasil Rakor tersebut agar pelayanan informasi hukum di KPU Sulut semakin meningkat dan mendukung upaya bersama mempertahankan predikat JDIH KPU sebagai yang terbaik. JDIH nasional dalam kategori Dewan Non Struktural. (22.No.38)
