Kakanwil Kemenkum Sulut Buka Seleksi Daerah Peacemaker Justice Award 2025

Selasa, 15 Juli 2025 - 18:31 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pilarportal.com, ManadoKepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  (Kemenkum) Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua, secara resmi membuka Seleksi Daerah Tingkat Provinsi untuk ajang Peacemaker Justice Award (PJA) 2025, pada Selasa (15/7/2025).

Acara pembukaan digelar di Manado dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk:

  • Veiby Koloay, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
  • Raymond Takasenseran, Kepala Divisi Pelayanan Hukum
  • Para Dewan Juri dari berbagai instansi seperti Pengadilan Tinggi Manado, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulut, serta Biro Hukum Setda Provinsi Sulut

Mendorong Budaya Damai dan Keadilan Restoratif

Dalam sambutannya, Kurniaman menegaskan bahwa PJA bukan sekadar ajang penghargaan, melainkan bentuk apresiasi atas kontribusi nyata masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara damai, berbasis nilai-nilai kearifan lokal.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Peacemaker Justice Award adalah wujud komitmen kita untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai, bermartabat, dan restoratif. Kami ingin menampilkan figur-figur inspiratif dari Sulut yang telah bekerja dalam senyap menjaga keharmonisan sosial,” ungkapnya.


Seleksi Ketat, Menuju Ajang Nasional

Seleksi tingkat provinsi ini merupakan tahap awal menuju seleksi nasional PJA 2025, yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Kemenkumham RI. Para peserta akan dinilai berdasarkan:

  • Inovasi penyelesaian konflik
  • Efektivitas pendekatan damai
  • Dampak positif terhadap komunitas
BACA JUGA  Sambangi Ditlantas Polda, Kanwil Kemenkum Sulut Koordinasikan Kunker Komisi XIII DPR RI

Sebanyak 11 peserta Peacemaker Training dari Sulut mengikuti proses seleksi dan penilaian oleh dewan juri. Hasil seleksi ini akan digunakan sebagai dasar perangkingan Peacemaker Justice Award se-Indonesia.


Selaras dengan Pembangunan Hukum Nasional

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kemenkumham untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai dan humanis, sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional yang inklusif.

“PJA adalah simbol semangat rekonsiliasi dalam masyarakat. Kami harap ini jadi contoh praktik terbaik dalam menyelesaikan konflik tanpa kekerasan,” pungkas Kurniaman.

Berita Terkait

Polda Sulut Kaji Pembentukan dan Peningkatan Status Sejumlah Polsek
Dua WN China Dideportasi Imigrasi Tahuna
Polda Sulut Gelar Perkara Khusus Kasus Dugaan Penipuan, Kuasa Hukum Soroti Status Hukum
Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Program MBG
Empat Pria Diamankan Polres Mitra Usai Pamer Senjata Rakitan dan Unggah Ancaman di Medsos
Imigrasi Tahuna Amankan Dua WN China, Diduga Langgar Aturan Keimigrasian
Hari Lahir Pancasila 2026, Pangdam XIII/Merdeka Ajak Prajurit Amalkan Nilai Kebangsaan
2 Warga Binaan Lapas Tondano Terima Pengurangan Masa Hukuman Khusus Hari Waisak

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 6 Juni 2026 - 11:24 WITA

Polda Sulut Kaji Pembentukan dan Peningkatan Status Sejumlah Polsek

Jumat, 5 Juni 2026 - 18:47 WITA

Dua WN China Dideportasi Imigrasi Tahuna

Jumat, 5 Juni 2026 - 06:21 WITA

Polda Sulut Gelar Perkara Khusus Kasus Dugaan Penipuan, Kuasa Hukum Soroti Status Hukum

Kamis, 4 Juni 2026 - 21:53 WITA

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Program MBG

Kamis, 4 Juni 2026 - 21:31 WITA

Empat Pria Diamankan Polres Mitra Usai Pamer Senjata Rakitan dan Unggah Ancaman di Medsos

Berita Terbaru