Kakanwil Kemenkum Sulut Buka Seleksi Daerah Peacemaker Justice Award 2025

Selasa, 15 Juli 2025 - 18:31 WITA

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

Pilarportal.com, ManadoKepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  (Kemenkum) Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua, secara resmi membuka Seleksi Daerah Tingkat Provinsi untuk ajang Peacemaker Justice Award (PJA) 2025, pada Selasa (15/7/2025).

Acara pembukaan digelar di Manado dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk:

  • Veiby Koloay, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
  • Raymond Takasenseran, Kepala Divisi Pelayanan Hukum
  • Para Dewan Juri dari berbagai instansi seperti Pengadilan Tinggi Manado, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulut, serta Biro Hukum Setda Provinsi Sulut

Mendorong Budaya Damai dan Keadilan Restoratif

Dalam sambutannya, Kurniaman menegaskan bahwa PJA bukan sekadar ajang penghargaan, melainkan bentuk apresiasi atas kontribusi nyata masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara damai, berbasis nilai-nilai kearifan lokal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Peacemaker Justice Award adalah wujud komitmen kita untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai, bermartabat, dan restoratif. Kami ingin menampilkan figur-figur inspiratif dari Sulut yang telah bekerja dalam senyap menjaga keharmonisan sosial,” ungkapnya.


Seleksi Ketat, Menuju Ajang Nasional

Seleksi tingkat provinsi ini merupakan tahap awal menuju seleksi nasional PJA 2025, yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Kemenkumham RI. Para peserta akan dinilai berdasarkan:

  • Inovasi penyelesaian konflik
  • Efektivitas pendekatan damai
  • Dampak positif terhadap komunitas

Sebanyak 11 peserta Peacemaker Training dari Sulut mengikuti proses seleksi dan penilaian oleh dewan juri. Hasil seleksi ini akan digunakan sebagai dasar perangkingan Peacemaker Justice Award se-Indonesia.


Selaras dengan Pembangunan Hukum Nasional

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kemenkumham untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai dan humanis, sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional yang inklusif.

“PJA adalah simbol semangat rekonsiliasi dalam masyarakat. Kami harap ini jadi contoh praktik terbaik dalam menyelesaikan konflik tanpa kekerasan,” pungkas Kurniaman.

Berita Terkait

Kodaeral VIII Gagalkan Penyelundupan Sianida 1 Ton oleh WNA Filipina di Perairan Minahasa Utara
Menkum: Revisi UU Polri Penting Hadapi Tantangan Keamanan Modern
BNN Amankan 10 WNI Positif Narkoba Sepulang dari Thailand
HUT Kemerdekaan Filipina ke-128, Imigrasi Sulut Terima Apresiasi
YSK Sambut Gubernur Akmil di Wisma Negara Bumi Beringin
DPRD dan Polda Sulut Perkuat Pengawasan BBM Subsidi, Penyalahgunaan Barcode Jadi Sorotan
Polda Sulut Kaji Pembentukan dan Peningkatan Status Sejumlah Polsek
Dua WN China Dideportasi Imigrasi Tahuna

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 20:32 WITA

Kodaeral VIII Gagalkan Penyelundupan Sianida 1 Ton oleh WNA Filipina di Perairan Minahasa Utara

Jumat, 12 Juni 2026 - 09:27 WITA

Menkum: Revisi UU Polri Penting Hadapi Tantangan Keamanan Modern

Jumat, 12 Juni 2026 - 06:58 WITA

BNN Amankan 10 WNI Positif Narkoba Sepulang dari Thailand

Kamis, 11 Juni 2026 - 20:57 WITA

HUT Kemerdekaan Filipina ke-128, Imigrasi Sulut Terima Apresiasi

Kamis, 11 Juni 2026 - 10:07 WITA

YSK Sambut Gubernur Akmil di Wisma Negara Bumi Beringin

Berita Terbaru

Exit mobile version