Pilarportal.com, MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) memperkuat strategi percepatan penanganan stunting dengan memprioritaskan peran aktif keluarga dan optimalisasi sumber daya lokal.
Komitmen ini ditegaskan dalam Workshop Percepatan Penanganan Stunting yang diselenggarakan di Balai Desa Tonsea lama, Tondano Utara, pada Rabu (15/10/2025).
Ketua TP PKK Minahasa, Martina Watok Dondokambey-Lengkong, memaparkan tugas konkret yang diemban kader PKK di lapangan. Ia menekankan bahwa pencegahan stunting dimulai dari masa kehamilan dan pola asuh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Tugas pokok PKK adalah memastikan setiap ibu hamil melakukan pemeriksaan minimal enam kali, termasuk edukasi pentingnya dua kali pemeriksaan oleh dokter dengan USG. Ini krusial untuk memantau kesehatan janin,” ujar Martina.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya asupan gizi berkualitas, khususnya protein hewani seperti telur, ikan, ayam, dan daging, untuk anak di atas enam bulan. “Kader PKK harus menyosialisasikan ini sekaligus melawan mitos yang salah mengenai gizi,” tegasnya.
Untuk solusi gizi di tingkat keluarga, PKK mengaktifkan gerakan pemanfaatan pekarangan melalui Pokja 3, mendorong masyarakat untuk ternak ayam dan kolam lele sebagai sumber protein hewani yang mudah dijangkau dari halaman rumah.
Ia juga mengingatkan ibu untuk aktif membaca Kartu Menuju Sehat (KMS) dan mewaspadai jika garis pertumbuhan anak mendatar atau menurun sebagai sinyal bahaya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, MSi, yang bertindak sebagai narasumber, menyoroti penanganan stunting sebagai isu fundamental yang memengaruhi kualitas generasi masa depan.
”Stunting bukan hanya tentang kondisi fisik anak yang pendek, tetapi berkaitan erat dengan kemampuan kognitif, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Demi kepentingan Indonesia Emas 2045, kita harus menyiapkan generasi potensial,” tegas Sekda Lynda Watania.
Ia menekankan bahwa upaya penurunan stunting membutuhkan kerja kolaboratif lintas sektor. “Bupati memiliki fungsi mengoordinasikan, tetapi yang akan bergerak adalah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sampai ke tingkat desa/kelurahan.
Ibu-ibu PKK adalah yang paling tahu persis karakteristik desa, remaja, hingga keluarga-keluarga baru, sehingga perannya sangat strategis,” tambahnya.
Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., dalam sambutan yang dibacakan oleh Plt. Camat Tondano Utara, Drs. Lexie S.J. Korengkeng, M.T., menegaskan komitmen Pemkab untuk menjadikan daerah bebas stunting pada tahun 2045.
Komitmen ini diwujudkan melalui kerja nyata, mulai dari perencanaan, intervensi gizi spesifik dan sensitif, hingga pemantauan berkesinambungan. Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program prioritas pemerintah, seperti Kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
”Penanganan stunting bukan hanya urusan gizi, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial kita bersama dalam mempersiapkan masa depan anak-anak Minahasa,” tutupnya
