Kemenkum Sulut dan DPRD Sangihe Teken MoU di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Senin, 17 Februari 2025

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kanwil Kemenkum Sulut) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe menandatangani kesepakatan kerjasama di bidang pembentukan produk hukum daerah, Senin (17/02).

Pilarportal.com, Manado – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kanwil Kemenkum Sulut) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe menandatangani kesepakatan kerjasama di bidang pembentukan produk hukum daerah, Senin (17/02).

Penandatanganan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam penyusunan peraturan daerah yang lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kakanwil Kurniaman Telaumbanua dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Ferdy Sondakh melakukan penandatanganan kesepakatan tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ferdy Sondakh, dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar melalui kerjasama ini, tim perancang dapat membantu dalam menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) secara lebih teknis dan sistematis.

“Dengan kerja sama ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Kemenkum Sulut yang telah menjadi mitra kerja DPRD dalam menyusun produk hukum daerah,” ujar Ferdy Sondakh.

Kakanwil Kemenkum Sulut Kurniaman Telaumbanua menyampaikan bahwa Kemenkum Sulut telah menyediakan pelayanan harmonisasi berbasis digital melalui aplikasi Harmonjo.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama yang tidak hanya terbatas pada harmonisasi, tetapi juga dapat diperluas ke bidang-bidang lain yang relevan.

“Terima kasih atas inisiasi untuk kerjasama ini, dan saya harap kerja sama kita tidak hanya dalam hal harmonisasi saja, tapi dapat diperluas lagi nantinya,” harap Kurniaman.

Penandatanganan kerjasama ini diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe serta memastikan setiap regulasi yang dihasilkan selaras dengan ketentuan hukum nasional.

Berita Terkait

Bareskrim Bongkar Penyelewengan LPG Subsidi di Klaten, 1.465 Tabung Disita
Soroti Dugaan Rekayasa, Tim Hukum TT Minta Gelar Perkara Khusus, Lapor hingga ke Mabes Polri
Menteri Pertanian Tinjau Kebun Kelapa di Manado, Pangdam Mirza Siap Dukung Ketahanan Pangan
Event Persit Bisa 2 Hadirkan UMKM Kreatif, Ketua Persit KCK Daerah XIII/Mdk Ajak Masyarakat Hadir
Kodaeral VIII Turun Tangan! Bersihkan Lokasi Kebakaran di Manado, Dirikan Posko Bantuan untuk Warga
Meski Aksi Buruh Diundur, Polda Sulut Tetap Kerahkan Pengamanan Maksimal
Ruilslag Jalan Nasional di Sulut Disorot, INAKOR Minta Transparansi dan Kejelasan Pemerintah
Polda Sulut Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP Baru Lewat FGD

Berita Terkait

Minggu, 3 Mei 2026 - 11:18 WITA

Bareskrim Bongkar Penyelewengan LPG Subsidi di Klaten, 1.465 Tabung Disita

Jumat, 1 Mei 2026 - 18:16 WITA

Soroti Dugaan Rekayasa, Tim Hukum TT Minta Gelar Perkara Khusus, Lapor hingga ke Mabes Polri

Jumat, 1 Mei 2026 - 09:20 WITA

Menteri Pertanian Tinjau Kebun Kelapa di Manado, Pangdam Mirza Siap Dukung Ketahanan Pangan

Jumat, 1 Mei 2026 - 07:57 WITA

Event Persit Bisa 2 Hadirkan UMKM Kreatif, Ketua Persit KCK Daerah XIII/Mdk Ajak Masyarakat Hadir

Kamis, 30 April 2026 - 12:16 WITA

Kodaeral VIII Turun Tangan! Bersihkan Lokasi Kebakaran di Manado, Dirikan Posko Bantuan untuk Warga

Berita Terbaru

Exit mobile version