Pilarportal.com, Manado — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kanwil Kemenkum Sulut) melaksanakan kegiatan Pendampingan Pembentukan Desa Sadar Hukum dan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Rabu 18 Juni 2025.
Mendorong Kesadaran Hukum di Tingkat Desa
Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Dr. Sam Ratulangi Kanwil Kemenkum Sulut dan dihadiri oleh:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sitaro, Kepala Bagian Hukum Setda Sitaro, Para Kepala Desa/Kapitalau se-Kabupaten Sitaro.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkum Sulut, Kurniaman Telaumbanua, menyampaikan bahwa penguatan hukum di desa merupakan prioritas nasional yang dilakukan secara berkelanjutan melalui program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), pembentukan Desa Sadar Hukum, serta pembentukan Koperasi Merah Putih Desa.
“Literasi hukum dan pusat informasi hukum harus hadir di setiap desa. Kami mendorong agar kesadaran hukum dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga,” ujar Kurniaman.
Posbakum Desa: Akses Hukum untuk Warga Tidak Mampu
Kurniaman menambahkan bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di desa nantinya akan menyediakan layanan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu, termasuk menghadirkan juru damai (peace maker) dan paralegal yang dapat melakukan pendampingan langsung di tingkat desa.
Strategi Pembentukan Desa Sadar Hukum
Dalam sesi pemaparan, Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Pesta Lumbanbatu, menjelaskan strategi implementasi program Desa Sadar Hukum serta pentingnya keberlanjutan layanan Posbakum.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat agar tujuan penguatan hukum benar-benar tercapai.
Harapan Terhadap Desa Hukum Mandiri
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulut berharap akan terbentuk desa-desa yang:
Mandiri secara ekonomi, Memiliki kesadaran hukum tinggi, Menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh warga.
