Pilarportal.com,Jakarta – Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI (BULD), Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Dirjen Planologi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, guna membahas masalah kebijakan nasional dibidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta implikasinya terhadap kewenangan daerah atas lingkungan hidup dan kehutanan pasca diundangkannya UU Cipta Kerja (UU CK). Rabu (21/9/2022), di Kompleks Parlemen Senayan
Dikesempatan tersebut, Stefanus Liow selaku Ketua BULD DPD RI, mengatakan tujuan dari diadakannya RDP ini adalah untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut terkait dengan instrumen perizinan dan pengawasan lingkungan hidup dan kehutanan pasca UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.“Tujuan dari RDP ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kebijakan nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan beserta problematikanya, serta untuk memperoleh penjelasan terkait pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta implikasinya terhadap kebijakan atau regulasi lingkungan hidup dan kehutanan di daerah,” ujar Stefanus Liow didampingi Wakil Ketua DPD RI H. Akhmad Kanedi (Bengkulu)Wakil Ketua DPD RI H. Akhmad Kanedi (Bengkulu) dan KH. Amang Syafrudin (Jawa Barat).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lanjut Stefanus Liow, melalui pemaparan dan pembahasan materi menjadi acuan pemantauan dan evaluasi terhadap Ranperda dan Perda terkait perizinan dibidang lingkungan hidup, kehutanan dan pertambangan dalam kerangka mengharmonisasi legislasi pusat dan daerah, sekaligus membantu mendorong percepatan pembentukan produk hukum daerah demi kepastian hukum bagi efektivitas pembangunan daerah.
Sementara itu, Anggota BULD DPD RI dari Kepulauan Riau Haripinto Tanuwidjaja mempertanyakan mengenai limbah laut dari kapal-kapal yang berdampak pada kondisi pesisir laut namun sampai saat ini belum ada penyelesaian dari Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
“Banyak pencemaran laut di Kepulauan Riau, adanya limbah oli di pantai dan banyak sampah plastik dari masyakat, yang ingin ditanyakan adalah bagaimana penanganannya?,” kata Haripinto.
Dikesempatan yang sama juga, Anggota BULD DPD RI dari Lampung Jihan Nurlela Chalim mempertanyakan proyek strategi nasional dan pembangunan energi serta mempertanyakan road map sudah sejauh mana dan bagaimana cara membersihkan perairan di Indonesia karena itu berpengaruh pada nelayan kita.“Dalam berbagai proyek strategis nasional dan pembangunan energi apakah ada komunikasi pada pemerintah daerah setempat dan penduduk lokal, dan sudah sejauh mana usaha dalam proses membersihkan perairan kita?,” ujar Jihan.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
