Pilarportal.com, Sangihe – Pejabat Bupati Kepulauan Sangihe, Albert Huppy Wounde, lakukan rotasi terhadap 11 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung di ruang serbaguna rumah jabatan bupati beberapa waktu lalu, Jumat (23/01/25).
Pelaksanaan Rotasi Pejabat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Melanchthon Harry Wolff beserta jajaran pejabat lainnya.
Dalam sambutannya, Wounde menekankan pentingnya integritas dan komitmen dalam menjalankan amanah jabatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya percaya, saudara-saudara dapat mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan masyarakat,” ujar Wounde di hadapan para pejabat yang dilantik.
Adapun pelaksanaan Rotasi ini melibatkan 11 posisi strategis di jajaran pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe Berikut nama-nama pejabat beserta jabatan baru mereka:
1. Abdul Rivai Mahdang: Staf Ahli Bidang Pembangunan (sebelumnya Kadis Perindag)
2. Treenov Toufan Pontoh: Kadis Perindag (sebelumnya Kasatpol PP dan Damkar)
3. Ronald Izaak: Kaban Bapelitbangda (sebelumnya Kadis Kelautan dan Perikanan)
4. Victor Nusalawo: Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (sebelumnya Kaban Bapelitbangda)
5. Aristarkus Pilat: Kaban Perbatasan (sebelumnya Kaban BKPSDM)
6. Ferdinand Manumpil: Kaban BKPSDM (sebelumnya Kaban Perbatasan)
7. Femmy Montang: Kadis Tenaga Kerja (sebelumnya Kadis Pariwisata)
8. Sonny Kapal: Kadis Pariwisata (sebelumnya Kadis Koperasi dan UMKM)
9. Danny Mandak: Kadis Perkim (sebelumnya Kadis Sosial)
10. Doktarius Pangandaheng: Kadis Sosial (sebelumnya Kadis Penanaman Modal)
11. Engelin Sasiang: Kadis Penanaman Modal dan PTSP (sebelumnya Kadis PUPR)
Pelaksanaan Rotasi ini Wounde sampaikan sebagai bagian dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Mutasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari strategi memperkuat tata kelola pemerintahan,” tambah Wounde.
Ini sekaligus menjadi Langkah serius Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menjawab tantangan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kepulauan.
