LAMI Serap Aspirasi Penambang Ratatotok, Soroti Regulasi dan Perlindungan Lingkungan

Pilarportal.com, Ratatotok, — Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) menggelar pertemuan dengan para penambang di Ratatotok untuk mendengar langsung persoalan yang terjadi di lapangan, termasuk soal regulasi, dampak lingkungan dan perlindungan hukum bagi penambang, Kamis 27 November 2025.

Ketua DPD LAMI, Indriani Montolalu, bersama Kepala Bidang Hukum Fandi Salindeho mengatakan bahwa pihaknya membuka ruang dialog dengan penambang agar aspirasi masyarakat dapat diteruskan secara formal kepada pemangku kebijakan.

Dalam penyampaiannya, Indriani menjelaskan bahwa keberadaan “tim advokasi penambang” merupakan bagian penting dalam ekosistem tambang rakyat.

Tim ini bisa terdiri dari organisasi, lembaga pendamping hukum, maupun jaringan masyarakat sipil yang fokus memperjuangkan kepastian hukum, regulasi yang adil, serta perlindungan lingkungan.

Beberapa contoh kelompok yang selama ini ikut mengawal isu pertambangan di Indonesia antara lain Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Tim Advokasi Tolak Tambang, dan Tim Advokasi Penyelamatan Pesisir dan Pulau Kecil (TAPaK).

Tiga Fokus Advokasi yang Disoroti

Menurut LAMI, ada sejumlah tujuan utama tim advokasi penambang, yaitu:

1. Melindungi Masyarakat Lokal
   memastikan hak-hak pekerja tambang dan warga sekitar dihormati, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan anak dari risiko diskriminasi, kekerasan maupun konflik sosial.

2. Menjaga Lingkungan Hidup
   Advokasi dilakukan untuk menekan dampak negatif penambangan seperti pencemaran tanah dan air serta degradasi ekosistem.

3. Mendorong Keadilan Regulasi dan Penegakan Hukum
   Salah satunya melalui langkah hukum seperti judicial review terhadap aturan yang dianggap merugikan masyarakat maupun lingkungan.

Indriani menyoroti salah satu regulasi yang menjadi perdebatan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang membuka peluang bagi organisasi keagamaan untuk mengelola tambang.

“Beberapa pihak menilai kebijakan ini perlu dikaji ulang karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mekanisme pengawasan dan risiko konflik kepentingan,” ujar Indriani dalam dialog tersebut.

Pertemuan LAMI dengan para penambang di Ratatotok rencananya akan ditindaklanjuti dengan penyusunan laporan aspirasi bersama rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan ke pemerintah daerah maupun pusat.