Rakor Pengendalian Kinerja Semester I, Kakanwil Kurniaman Jadi Ketua Komisi 3B

Rabu, 30 Juli 2025 - 19:43 WITA

URL berhasil dicopy

Pilarportal.com, Depok, 30 Juli 2025 — Setelah dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada Selasa (29/7),

Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 berlanjut dengan agenda pembahasan Rencana Aksi Kinerja Semester II, yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Rabu (30/7).

Dalam rapat ini, dibentuk Komisi Pembahasan yang terdiri dari Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, hingga pejabat administrasi di lingkungan Kementerian Hukum RI. Komisi tersebut terbagi menjadi:

SCROLL TO RESUME CONTENT

Komisi 1 (A dan B): Membahas dukungan manajemen
Komisi 2 (A dan B): Membahas peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum
Komisi 3 (A dan B): Membahas pelayanan hukum

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua, ditunjuk sebagai Ketua Komisi 3B yang secara khusus membahas pelayanan hukum di bidang Kekayaan Intelektual.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Marsono masuk dalam Komisi 3A yang membahas Administrasi Hukum Umum.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Apri Listyanto menjadi anggota Komisi 2B yang fokus pada pembinaan hukum.

Sedangkan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Denny Porajow tergabung dalam Komisi 1B yang membahas dukungan manajemen terkait SDM, kerja sama hukum, umum, dan pusat data informasi.

Setiap komisi bertugas membahas percepatan kinerja semester II sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing, baik di tingkat pusat maupun wilayah.

Hasil pembahasan ini akan dirumuskan menjadi Rencana Aksi Percepatan Kinerja Semester II Tahun 2025 serta penyesuaian atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pengendalian kinerja ini merupakan langkah evaluasi akuntabilitas dan efektivitas implementasi program Kemenkumham.

Melalui analisis sistematis, pemberian nilai, dan identifikasi permasalahan, kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan akhirnya adalah memastikan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil, sekaligus mendorong komitmen Kementerian Hukum dalam mengimplementasikan strategi peningkatan kinerja secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.