Lembaga Debat Hukum Unsrat Audiensi dengan Kemenkum Sulut

Selasa, 19 Agustus 2025 - 16:50 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pilarportal.com, Manado – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Marsono

Serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Apri Listiyanto, menerima audiensi mahasiswa Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) yang tergabung dalam Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Unsrat, Selasa (19/8).

Audiensi yang berlangsung di ruang tamu Kakanwil itu dipimpin Ketua Lembaga, Putra Suma, yang menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Putra, audiensi bertujuan membangun sinergi dan kemitraan strategis dengan Kanwil Kemenkum Sulut.

“Kami ingin menjalin kolaborasi berkelanjutan dalam bidang pendidikan hukum, pengembangan kapasitas mahasiswa, sekaligus mengeksplorasi peluang kerja sama dalam meningkatkan pemahaman hukum bagi masyarakat Sulut,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil mengapresiasi inisiatif mahasiswa FH Unsrat dan menyatakan kesediaan Kanwil mendukung penguatan pemahaman hukum melalui berbagai program.

Kami menyambut baik kedatangan adik-adik sekalian yang memiliki semangat maju dan idealis. Banyak aspek hukum yang dapat dikritisi sekaligus dikaji kembali.

Tidak menutup kemungkinan, kami akan berkolaborasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum Sulut, baik terkait bantuan hukum maupun konsultasi hukum.

“Bahkan, jika diperlukan, kami siap hadir langsung di Fakultas Hukum Unsrat untuk memberikan penguatan pemahaman hukum,” kata Kurniaman.

BACA JUGA  Tim Penyuluh Kanwil Kemenkum Sulut Rapat Bersama BPHN

Dalam kesempatan itu, Kakanwil juga memperkenalkan para kepala divisi beserta tugas dan fungsi masing-masing.

Ia menambahkan, sejak Oktober 2024 Kementerian Hukum dan HAM telah bertransformasi menjadi satu Kementerian Koordinator dan tiga kementerian, yakni

Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Kementerian Hukum; Kementerian HAM; serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Dengan perubahan ini, tugas kami kini lebih fokus pada ranah hukum,” pungkasnya.

 

 

Berita Terkait

Polda Sulut Kaji Pembentukan dan Peningkatan Status Sejumlah Polsek
Dua WN China Dideportasi Imigrasi Tahuna
Polda Sulut Gelar Perkara Khusus Kasus Dugaan Penipuan, Kuasa Hukum Soroti Status Hukum
Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Program MBG
Empat Pria Diamankan Polres Mitra Usai Pamer Senjata Rakitan dan Unggah Ancaman di Medsos
Imigrasi Tahuna Amankan Dua WN China, Diduga Langgar Aturan Keimigrasian
Hari Lahir Pancasila 2026, Pangdam XIII/Merdeka Ajak Prajurit Amalkan Nilai Kebangsaan
2 Warga Binaan Lapas Tondano Terima Pengurangan Masa Hukuman Khusus Hari Waisak

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 6 Juni 2026 - 11:24 WITA

Polda Sulut Kaji Pembentukan dan Peningkatan Status Sejumlah Polsek

Jumat, 5 Juni 2026 - 18:47 WITA

Dua WN China Dideportasi Imigrasi Tahuna

Jumat, 5 Juni 2026 - 06:21 WITA

Polda Sulut Gelar Perkara Khusus Kasus Dugaan Penipuan, Kuasa Hukum Soroti Status Hukum

Kamis, 4 Juni 2026 - 21:53 WITA

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Program MBG

Kamis, 4 Juni 2026 - 21:31 WITA

Empat Pria Diamankan Polres Mitra Usai Pamer Senjata Rakitan dan Unggah Ancaman di Medsos

Berita Terbaru