Langgar Kode Etik, Personel Polres Tomohon Resmi Diberhentikan

Senin, 2 Maret 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pilarportal.com,TOMOHON – Polres Tomohon resmi memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) seorang personelnya, BRIPDA Karen Claudia P. De Jong, setelah terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri.

Upacara PTDH digelar secara In Absentia dan dipimpin langsung oleh Kapolres Tomohon AKBP Nur Kholis, pada Senin (2/3/2026) pukul 08.20 WITA di Lapangan Apel Polres Tomohon.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakapolres Kompol. Stenly Mawidingan, S.Sos., para pejabat utama, Kapolsek jajaran, perwira, brigadir, serta PNS Polri Polres Tomohon.

Bripda Karen Claudia P. De Jong, NRP 98100015, yang sebelumnya menjabat sebagai Ba Bag SDM dan lahir pada 2 Oktober 1998, terbukti melanggar Pasal 14 Ayat 1 Huruf A Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Pelanggaran tersebut berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT/01/III/2025 tanggal 20 Maret 2025.

Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Kapolda Sulut Nomor: Kep/79/II/2026 tanggal 23 Februari 2026 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, yang bersangkutan resmi diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri terhitung mulai 1 Maret 2026 sebagai Bintara Polri.

BACA JUGA  Kapolres Tomohon Gelar Buka Puasa Bersama Insan Pers

Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan bahwa pelaksanaan PTDH ini merupakan bentuk ketegasan institusi dalam menegakkan disiplin serta menjaga marwah dan kehormatan organisasi.

Ia menyampaikan bahwa setiap anggota Polri wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta menjaga integritas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, namun harus diambil demi menjaga kehormatan institusi. Tidak ada toleransi bagi personel yang terbukti melakukan pelanggaran berat,” tegas Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres menekankan bahwa Polri saat ini tengah melaksanakan reformasi di berbagai bidang, termasuk dalam pembinaan personel dan penegakan kode etik.

Ia berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi seluruh anggota agar senantiasa menjaga sikap, perilaku, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.

Upacara PTDH tersebut menjadi pengingat bahwa komitmen Polri dalam menegakkan aturan dan menjaga integritas organisasi akan terus ditegakkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu.

Berita Terkait

Cegah Stunting Dan Tunjang Kesehatan Warga, Pemdes Tondei Satu Gelar Posyandu
Bupati Minsel FDW Hadiri HUT Desa Malola Satu Ke-29
Dari Minahasa Sukseskan Festival Selat Lembeh, Vanda Sarundajang Hadir Langsung
Dukungan Pemkab HUT ke-64 P/KB Sinode GMIM Dipusatkan di Minahasa, Robby Dondokambey: Momentum Syukur dan Pelayanan
Polres Tomohon Bantu Warga Kelurahan Uluindano Krisis Air Terdampak El Niño
Pemdes Malola Satu Rutin Gelar Posyandu, Pemenuhan Gizi dan Tekan Stunting Balita Jadi Fokus Utama
Dorong Karakter Unggul Pelajar, Sekda Lynda Watania Tekankan Pentingnya Akhlak dan Kreativitas
Kejanggalan Tanda Tangan dan Tanggal BAP, Usai Sidang Titaribka Tambahani Laporkan Dugaan Pemalsuan BAP

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Senin, 12 Oktober 2026 - 22:46

Cegah Stunting Dan Tunjang Kesehatan Warga, Pemdes Tondei Satu Gelar Posyandu

Senin, 12 Oktober 2026 - 22:18

Bupati Minsel FDW Hadiri HUT Desa Malola Satu Ke-29

Minggu, 11 Oktober 2026 - 22:09

Dari Minahasa Sukseskan Festival Selat Lembeh, Vanda Sarundajang Hadir Langsung

Jumat, 9 Oktober 2026 - 21:26

Dukungan Pemkab HUT ke-64 P/KB Sinode GMIM Dipusatkan di Minahasa, Robby Dondokambey: Momentum Syukur dan Pelayanan

Jumat, 9 Oktober 2026 - 12:51

Polres Tomohon Bantu Warga Kelurahan Uluindano Krisis Air Terdampak El Niño

Berita Terbaru

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si., menghadiri rapat tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sulawesi Utara

Kejati Sulut dan Komisi II DPR RI Perkuat Pengawasan Pemda

Senin, 12 Okt 2026 - 12:31

Click to listen highlighted text!