Pilarportal.com – Manado – Ide mulai lahirnya Perseroan Perseorangan itu seiring dengan lahirnya Undang-undang no.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Sebagai salah-satu dari amanah Undang-undang Cipta kerja terkait dengan Perseroan Perseorangan berada pada Kementerian Hukum dan Ham untuk pendaftarannya.
Perseroan Perseorangan adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.
Hal ini disampaikan Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum dan HAM (Yankumham) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut) Rudy Hendra Pakpahan, di Hall Kantor, Selasa (8/11).
Menurutnya, dengan adanya Perseroan Perseorangan memungkinkan mendirikan perusahaan hanya dengan 1 orang saja dan memungkinkan adanya pemisahan harta pribadi dan perusahaan.
“Meski pendirinya hanya 1 orang, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa
Perseroan Perseorangan statusnya tetap badan hukum sama seperti PT yang selama ini kita kenal dengan adanya minimal 2 pendiri dan pemegang saham (selanjutnya disebut PT biasa),” tegasnya.
Kata Pakpahan, status Perseroan Perseorangan sebagai badan hukum ditegaskan di Pasal 1 PP No.8 Tahun 2021 yang menyebutkan Perseroan Terbatas.
Selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian.
Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.
“Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
PP No 8 tahun 2021 selanjutnya, menentukan bahwa kriteria modal mikro adalah usaha dengan modal dibawah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah),” urainya.
