Manado, Pilarportal.com – Wakil Komandan Polisi Militer (Wadanpom) Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VIII Letkol Laut (PM) Hanie H. Punuh, S.H., M.H., menjadi Komndan Upacara Gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Operasi Yustisi Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Kodam XIII/Merdeka, Jumat (13/2/2026).
Kegiatan tersebut diikuti prajurit dan PNS TNI jajaran Kodam XIII/Merdeka, serta personel Polri dan Pemerintah Daerah. Upacara berlangsung tertib dan khidmat sebagai tanda dimulainya pelaksanaan operasi penegakan disiplin dan hukum di lingkungan TNI tahun ini.
Dalam prosesi upacara, Wadanpom Kodaeral VIII mendampingi Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Yustinus Nono Yulianto, S.E., M.Si., saat pemeriksaan pasukan. Pada kesempatan itu, Kasdam membacakan amanat Panglima TNI, Agus Subiyanto.
Dalam amanatnya, Panglima TNI menegaskan bahwa Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi merupakan program rutin yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan disiplin, kepatuhan hukum, dan profesionalisme prajurit serta PNS TNI. Operasi ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan langkah preventif guna meminimalisasi potensi pelanggaran.
Tema yang diusung pada tahun 2026 yakni “TNI Prima, Taat Hukum, Berdaulat, Indonesia Maju.” Tema tersebut menjadi komitmen moral bagi seluruh prajurit untuk menjaga integritas, kehormatan satuan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan tahun 2025, angka pelanggaran menunjukkan tren penurunan. Operasi Gaktib tercatat menurun sebesar 5,62 persen, sementara Operasi Yustisi mengalami penurunan signifikan hingga 40,64 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Meski capaian ini positif, Panglima TNI mengingatkan agar seluruh jajaran tidak lengah dan tetap konsisten dalam pembinaan serta penegakan hukum.
Selain itu, prajurit Polisi Militer TNI dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi. Tantangan ke depan mencakup penanganan kejahatan siber dan penyalahgunaan media sosial yang dapat berdampak pada citra TNI.
Oleh karena itu, modernisasi sarana prasarana serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi prioritas dalam mendukung penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.
Di akhir amanat, Panglima TNI mengajak seluruh prajurit untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, berpegang teguh pada Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan Delapan Wajib TNI, serta menjaga soliditas dan sinergi bersama seluruh komponen bangsa.
Upacara Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi 2026 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen mewujudkan TNI yang profesional, modern, serta semakin dipercaya dan dicintai rakyat.
