Pilarportal.com, Minsel – Keterlambatan pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan perangkat desa oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga menjadi isu hangat dan dipolitisasi oleh salah satu Politisi Golkar Roby Sangkoy.
Dia menuding ini merupakan kesalahan Pemkab Minsel.
Tudingan Robi Sangkoy, sekarang berbalik arah. Ternyata dia merupakan salah satu aktor yang menyebabkan menunggaknya Anggaran BPJS Prades.
Menurut kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemkab Minsel James Tombokan menyatakan, piutang kewajiban terhadap lembaga penyelenggara jaminan kesehatan itu merupakan imbas dari pembahasan APBD dari tahun-tahun sebelumnya.
Tombokan yang juga merupakan personil TAPD itu menjelaskan, dalam memori dokumen pembahasan APBD yang dimiliki TAPD ternyata anggota DPRD Roby Sangkoy dalam kapasitasnya sebagai anggota Banggar meminta agar anggaran BPJS Prades yang ditata Pemkab dipangkas sebesar Rp3 miliar.
“Itu tercatat dalam notulen pembahasan antara TAPD dan Banggar mengenai APBD-P pada September 2023 silam,” sebutnya.
Dijelaskannya, Rosa mengusulkan agar anggaran BPJS dikurangi dari angka yang telah ditata pihak TAPD.
“Bisa juga dicek dirisalah pembahasan,” terang Tombokan.
Pemotongan Anggaran yang diusulkan Rosa ini kemudian, ungkap Tombokan berdampak pada penyusunan APBD selanjutnya.
Diketahui sebelumnya Pemkab Minsel sudah menyelesaikan kewajiban kepesertaan BPJS perangkat desa kepada pihak BPJS Minsel. Anggaran yang dibayarkan sebesar Rp1,6 Miliar itu untuk mengcover 4.202 perangkat desa termasuk keluarga yang tertanggung.
