Pilarportal.com, Kotamobagu — Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu terus memperkuat pengawasan keimigrasian dengan menggelar Operasi Wirawaspada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Rabu 16 Juli 2025.
Operasi kali ini difokuskan di area pertambangan Desa Lanut dan kawasan wisata tambang emas Desa Tobongon, Kecamatan Modayag.
Kegiatan ini merupakan langkah preventif terhadap potensi pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing (WNA), khususnya di wilayah-wilayah strategis yang rawan disalahgunakan.
Dalam pelaksanaan operasi, tim Imigrasi menemukan lima WNA asal Tiongkok yang tengah berkegiatan di Desa Lanut. Setelah diperiksa, seluruhnya memiliki dokumen Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang masih berlaku dan bekerja di bawah naungan perusahaan lokal di bidang infrastruktur pertambangan.
Di lokasi terpisah, petugas juga mendapati dua WNA asal Singapura yang sedang berkunjung ke wisata tambang emas tradisional di Desa Tobongon.
Keduanya masuk ke Indonesia dengan Visa Kunjungan yang sah dan tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian.
Tim dari Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) juga melakukan wawancara kepada pengelola tambang dan masyarakat sekitar guna mengumpulkan informasi terkait keberadaan WNA lainnya.
Hasil pemantauan tidak menemukan indikasi adanya WNA ilegal atau pelanggaran administratif.
“Kami terus berupaya menjaga keamanan wilayah melalui pengawasan langsung di lapangan, terutama di area yang berpotensi rawan. Sinergi dengan masyarakat menjadi kunci deteksi dini,” ujar Keneth Rompas, Kepala Seksi Inteldakim yang memimpin jalannya operasi.
Masyarakat sekitar menyambut baik kegiatan ini dan menyatakan dukungan terhadap upaya Imigrasi, termasuk dalam pelaporan jika ditemukan aktivitas mencurigakan yang melibatkan orang asing.
Imigrasi Kotamobagu menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan frekuensi pengawasan keimigrasian di kawasan industri dan wisata, serta memperkuat kerja sama dengan aparat desa dan warga sekitar.
Operasi Wirawaspada diharapkan menjadi langkah nyata dalam menjaga kedaulatan negara dari potensi pelanggaran keimigrasian.
