Kamboja, Pilarportal.com – Dirjen Imigrasi Indonesia, Hendarsam Marantoko, memaparkan strategi nasional keimigrasian Indonesia dalam forum The 29th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) yang berlangsung di Siem Reap, Kamboja, pada 23–25 Juni 2026.
Dalam forum tersebut, Indonesia menekankan tiga fokus utama penguatan sistem keimigrasian, yaitu pemeriksaan perbatasan yang lebih ketat, pengawasan warga negara asing (WNA), serta integrasi layanan berbasis digital.
Menurut Hendarsam, ketiga pilar tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan nasional sekaligus mendukung pelayanan keimigrasian yang modern dan efektif di tengah meningkatnya mobilitas lintas negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktorat Jenderal Imigrasi juga mengoptimalkan sistem analisis berbasis risiko melalui Passengers Analysis Unit (PAU) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC) di tingkat pusat.
Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat deteksi dini terhadap berbagai pelanggaran keimigrasian maupun kejahatan transnasional yang berpotensi mengancam keamanan negara.
Selain itu, penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang terintegrasi dengan Kepolisian Republik Indonesia disebut memberikan kontribusi signifikan dalam pengawasan keberadaan WNA di Indonesia.
Salah satu hasil nyata dari pemanfaatan sistem tersebut adalah pengungkapan kasus penipuan investasi daring yang melibatkan ratusan warga negara asing di Batam pada Mei 2026 lalu.
Di sela agenda forum ASEAN, Hendarsam juga melakukan pertemuan bilateral dengan Department of Home Affairs Australia untuk membahas kerja sama keimigrasian kedua negara.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan penerapan sistem undian atau Ballot System dalam proses penerbitan Visa Kerja dan Liburan (Working Holiday Visa) bagi warga negara Indonesia yang ingin bekerja dan berlibur di Australia.
Menurut Hendarsam, mekanisme tersebut dinilai lebih adil, transparan, dan efisien dalam mengelola tingginya jumlah peminat program visa tersebut dari Indonesia.
Pada tingkat regional, Indonesia juga dipercaya sebagai Voluntary Lead Shepherd untuk isu penyelundupan manusia dalam implementasi Plan of Action DGICM ASEAN.
Melalui peran tersebut, Indonesia berkomitmen memperkuat kerja sama pertukaran informasi intelijen dan pemanfaatan teknologi antarnegara ASEAN guna menghadapi berbagai ancaman kejahatan lintas negara.
Pemerintah berharap kolaborasi yang semakin erat antarnegara anggota ASEAN dapat memperkuat keamanan kawasan sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian di era mobilitas global yang terus berkembang.
Penulis : Yudi Mintalangi (UKW 24799)
Editor : YUDI HM
Komentar