Tangerang, Pilarportal.com — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, Ramdhani, menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi (Rakor Pimpinan Tinggi) Imigrasi Tahun 2026 yang digelar Direktorat Jenderal Imigrasi di Tangerang, pada 22 hingga 26 Januari 2026.
Kegiatan ini menjadi ajang strategis penyelarasan kebijakan nasional sekaligus penguatan transformasi digital di sektor keimigrasian.
Rakor yang mengangkat tema Optimalisasi Layanan, Penegakan Hukum, dan Infrastruktur dalam Mewujudkan Ekosistem Digital Keimigrasian secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim.
Forum ini diikuti para pimpinan tinggi Imigrasi dari seluruh Indonesia sebagai langkah konsolidasi menuju layanan publik yang modern dan terintegrasi.
Dalam arahannya, Silmy Karim menekankan bahwa berbagai inovasi yang telah dijalankan Imigrasi merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.
Ia menyoroti keberhasilan sistem terintegrasi nasional yang mempermudah proses perlintasan orang antarnegara melalui kerja sama antar kementerian dan lembaga.
“Transformasi digital harus terus diperkuat agar pelayanan semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Imigrasi diharapkan menjadi contoh penerapan teknologi di lingkungan pemerintahan,” ujar Silmy.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menyampaikan bahwa arah kebijakan tahun 2026 difokuskan pada penguatan layanan digital serta modernisasi fasilitas pemeriksaan di seluruh pintu masuk negara.
Beberapa program prioritas meliputi pengembangan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), penambahan autogate, hingga pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) di wilayah perbatasan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Selain peningkatan pelayanan, Rakor juga menegaskan komitmen Imigrasi dalam memperkuat penegakan hukum, khususnya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Penyelundupan Manusia (TPPM). Strategi dilakukan melalui program Desa Binaan, edukasi publik, serta sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
Di sisi lain, Imigrasi terus berperan dalam mendukung iklim investasi nasional melalui penyederhanaan kebijakan visa dan izin tinggal bagi pelaku usaha asing, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah.
Sekretaris Jenderal Kementerian Imipas, Asep Kurnia, turut menekankan pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan, termasuk rencana penyesuaian struktur organisasi guna menjawab tantangan dan beban kerja Imigrasi yang semakin kompleks.
Rakor Pimpinan Tinggi Imigrasi Tahun 2026 juga menghadirkan pemateri dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kepolisian Republik Indonesia. Materi difokuskan pada keamanan data digital dan penguatan kolaborasi penegakan hukum di era transformasi teknologi.
Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara, Ramdhani, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan implementasi di daerah.
“Transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di wilayah Sulawesi Utara,” ungkapnya.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, seluruh peserta mengikuti agenda retret kepemimpinan guna memperkuat soliditas dan semangat kerja pimpinan Imigrasi. Kegiatan tersebut ditandai dengan penanaman pohon kelapa sebagai simbol keberlanjutan dan komitmen institusi terhadap lingkungan.
Komentar