Pilarportal.com, Sumatra — Presiden melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra. Tiga lokasi yang dikunjungi meliputi Tapanuli Tengah, Kutacane (Aceh Tenggara), dan Padang Pariaman, Senin, 1 Desember 2025.
Kunjungan ini bertujuan memastikan penanganan darurat berjalan sesuai prioritas, mulai dari evakuasi warga, penyaluran bantuan, hingga percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan publik.
Evakuasi dan Distribusi Bantuan di Tapanuli Tengah
Di titik pertama, Tapanuli Tengah, Presiden meninjau proses evakuasi warga serta jalur distribusi bantuan darurat. Pasokan pangan, BBM, layanan kesehatan, dan listrik mulai menjangkau wilayah yang sebelumnya terisolasi akibat akses darat terputus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dukungan logistik diperkuat melalui pengiriman bantuan menggunakan helikopter, pesawat Hercules, hingga kapal besar melalui Pelabuhan Sibolga.
Penanganan Darurat di Kutacane
Perjalanan dilanjutkan ke Kutacane, Aceh Tenggara. Di wilayah ini, Presiden memimpin rapat koordinasi terbatas bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menyelaraskan percepatan penanganan.
Prioritas penanganan meliputi:
Normalisasi aliran sungai
Perbaikan jembatan antardesa yang rusak
Pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum
Distribusi bantuan tepat sasaran
Pemulihan sekolah dan sarana publik juga menjadi bagian dari langkah awal rekonstruksi.
Peninjauan Posko Pengungsian di Padang Pariaman
Lokasi terakhir yang dikunjungi ialah Padang Pariaman, Sumatra Barat. Presiden mengecek operasional dapur umum, pos pengungsian, serta distribusi layanan kesehatan bagi warga.
Fokus pemulihan meliputi:
Perbaikan jaringan listrik dan air bersih
Distribusi BBM
Rekonstruksi jalan dan jembatan rusak
Pemulihan akses layanan publik
Pemerintah Pastikan Pemulihan Berlanjut
Presiden mengapresiasi kinerja BNPB, TNI, Polri, Kementerian PUPR, PLN, Basarnas, dan pemerintah daerah yang bekerja di lapangan. Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada warga yang kehilangan keluarga akibat bencana.
“Pemulihan tidak berhenti pada penanganan darurat. Pemerintah memastikan rekonstruksi, perbaikan infrastruktur, dan pemulihan layanan dasar terus berjalan hingga kondisi masyarakat kembali pulih,” katanya.
