JAKARTA, Pilarportal.com — Presiden Prabowo Subianto berdiskusi dengan sejumlah akademisi dan pakar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026), membahas tata kelola ekosistem gambut serta strategi pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pertemuan tersebut melibatkan peneliti dari berbagai perguruan tinggi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pembahasan mencakup penanganan karhutla, perlindungan gambut, hingga pemanfaatan kawasan gambut secara berkelanjutan.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengatakan para pakar menyampaikan berbagai masukan kepada Presiden dalam pertemuan tersebut.
“Ya, tadi dibahas banyak hal ya sebenarnya. Tapi sebenarnya tadi intinya kita mendengarkan masukan-masukan dari para pakar dari berbagai universitas, kemudian ada juga dari BRIN,” ujar Faisal.
Tiga Aspek Utama Penanganan Gambut
Menurut Faisal, pembahasan mencakup tiga aspek utama.
Pertama, langkah penanganan ketika kebakaran terjadi. Kedua, bagaimana kawasan gambut dapat dimanfaatkan sekaligus tetap dilindungi. Ketiga, pemilihan tanaman dan varietas yang sesuai untuk dibudidayakan di kawasan gambut.
“Yang pertama itu untuk kalau sudah terbakar apa yang harus kita lakukan, bagaimana penanganan yang paling optimal. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pemanfaatan dan juga menjaga ekosistem gambut,” jelasnya.
Pembahasan mengenai pemanfaatan gambut juga menjadi perhatian karena kawasan hidrologis gambut menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan masyarakat dalam jumlah besar. BRIN sebelumnya menyebut pengelolaan gambut perlu memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan ekosistem.
Perkuat Satgas Darat dan Kelompok Masyarakat
Dalam penanganan kebakaran, penguatan Satuan Tugas (Satgas) Darat menjadi salah satu langkah yang dibahas.
Satgas tersebut diharapkan dapat bergerak langsung ketika terjadi kebakaran di lapangan. Salah satu teknik yang dibahas adalah pengeboran dangkal untuk mendapatkan sumber air yang kemudian dipompa menggunakan pompa portabel.
“Kalau sekarang memang yang kita perkuat nanti adalah Satgas Darat yang bisa langsung menangani kebakaran hutan dan lahan di daerah yang terbakar,” kata Faisal.
Selain unsur pemerintah, masyarakat di sekitar kawasan gambut juga dinilai memiliki peran penting.
Penguatan kelompok masyarakat peduli api menjadi salah satu bagian dari upaya pencegahan dan penanganan kebakaran di tingkat lokal.
Jaga Tinggi Muka Air Gambut
Aspek pencegahan juga diarahkan pada upaya menjaga kelembapan lahan gambut.
Faisal menjelaskan, permukaan gambut perlu dijaga agar tidak terlalu kering sehingga potensi terjadinya kebakaran dapat ditekan.
“Intinya nanti adalah kita coba menjaga permukaan air gambut, tadi disebutkan tidak boleh turun lebih dalam dari 40 cm dari permukaan tanahnya,” ujarnya.
Menurut Faisal, kondisi gambut yang lebih jenuh dan lembap membuat lahan tidak mudah terbakar.
Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menjaga ekosistem serta reservoir air yang berada di bawah kawasan gambut.
Operasi Modifikasi Cuaca Tetap Situasional
Selain pengelolaan gambut, operasi modifikasi cuaca (OMC) juga menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan ketika kondisi atmosfer mendukung.
Namun, Faisal mengatakan pelaksanaan OMC bersifat situasional karena pada puncak musim kemarau potensi awan konvektif relatif rendah.
“Jika memungkinkan ada awan hujan kita juga bisa melakukan operasi modifikasi cuaca,” kata Faisal.
Sebelumnya, pemerintah juga telah melakukan pemantauan harian terhadap penanganan karhutla di Sumatra dan Kalimantan. Pada 23 September 2026, BNPB melaporkan masih terdapat 209,78 hektare lahan yang dalam proses pemadaman.
Prabowo Setujui Usulan Badan Pengelola Gambut
Dalam perkembangan hasil pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyetujui rekomendasi para ahli mengenai pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Badan tersebut diusulkan untuk memperkuat tata kelola gambut dan mangrove, termasuk mendukung pencegahan karhutla di kawasan gambut.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan badan tersebut nantinya direncanakan berada langsung di bawah Presiden dan melibatkan ilmuwan serta tenaga profesional.
Presiden juga mengarahkan agar ilmuwan dan masyarakat desa dilibatkan dalam kerja badan tersebut sehingga pengelolaan gambut dapat didukung pengetahuan, riset dan pengalaman masyarakat di lapangan.
Penulis : Yudi Mintalangi (UKW 24799)
Editor : YUDI HM
Sumber Berita: BPMI Setpres
Komentar