MANADO, Pilarportal.com – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) menegaskan komitmennya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan dana bantuan bencana.
Terbaru, penyidik Kejati Sulut melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Chyntia Ingrid Kalangit, pada Jumat (27/2/2026).
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulut, Januarius L. Bolitobi, S.H., menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bantuan bencana erupsi Gunung Ruang.
Masih Tahap Penyidikan
Menurut Januarius, pemeriksaan terhadap Bupati Sitaro masih berada dalam tahap penyidikan. Proses ini dilakukan untuk mendalami fakta-fakta di lapangan serta mengumpulkan alat bukti yang diperlukan.
“Pemeriksaan merupakan bagian dari upaya pendalaman dan penguatan alat bukti untuk mengungkap dugaan penyimpangan dana bantuan bencana,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik juga memastikan setiap tahapan dilakukan secara objektif tanpa intervensi pihak mana pun.
Lindungi Hak Masyarakat Terdampak
Kejati Sulut menyatakan, penegakan hukum ini bertujuan melindungi hak masyarakat terdampak erupsi Gunung Ruang agar bantuan yang dialokasikan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.
Pihak kejaksaan mengingatkan seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi dan tetap menghormati tahapan penyidikan yang sedang berlangsung,” tambah Januarius.
Kejati Sulut memastikan akan menyampaikan perkembangan perkara ini secara terbuka kepada publik sesuai dengan tahapan penanganan kasus. Hingga kini, proses penyidikan masih terus berjalan.
