Pilarportal.com, Manado — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua, secara resmi membuka Seleksi Daerah Tingkat Provinsi untuk ajang Peacemaker Justice Award (PJA) 2025, pada Selasa (15/7/2025).
Acara pembukaan digelar di Manado dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk:
- Veiby Koloay, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
- Raymond Takasenseran, Kepala Divisi Pelayanan Hukum
- Para Dewan Juri dari berbagai instansi seperti Pengadilan Tinggi Manado, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulut, serta Biro Hukum Setda Provinsi Sulut
Mendorong Budaya Damai dan Keadilan Restoratif
Dalam sambutannya, Kurniaman menegaskan bahwa PJA bukan sekadar ajang penghargaan, melainkan bentuk apresiasi atas kontribusi nyata masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara damai, berbasis nilai-nilai kearifan lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Peacemaker Justice Award adalah wujud komitmen kita untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai, bermartabat, dan restoratif. Kami ingin menampilkan figur-figur inspiratif dari Sulut yang telah bekerja dalam senyap menjaga keharmonisan sosial,” ungkapnya.
Seleksi Ketat, Menuju Ajang Nasional
Seleksi tingkat provinsi ini merupakan tahap awal menuju seleksi nasional PJA 2025, yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Kemenkumham RI. Para peserta akan dinilai berdasarkan:
- Inovasi penyelesaian konflik
- Efektivitas pendekatan damai
- Dampak positif terhadap komunitas
Sebanyak 11 peserta Peacemaker Training dari Sulut mengikuti proses seleksi dan penilaian oleh dewan juri. Hasil seleksi ini akan digunakan sebagai dasar perangkingan Peacemaker Justice Award se-Indonesia.
Selaras dengan Pembangunan Hukum Nasional
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kemenkumham untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai dan humanis, sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional yang inklusif.
“PJA adalah simbol semangat rekonsiliasi dalam masyarakat. Kami harap ini jadi contoh praktik terbaik dalam menyelesaikan konflik tanpa kekerasan,” pungkas Kurniaman.
